Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol dalam kota yang dinamai Bandung Intra Urban Toll Road (BI-UTR) akan dimulai tahun ini. Akan tetapi, hingga kini belum ada kesepakatan soal komposisi pembiayaan antara Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, dan Pemkab Bandung. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung Taufik Rahman, Minggu (28/2) menjelaskan, pembangunan tol dalam kota ini dibiayai pemerintah pusat yang sudah menggandeng Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Pemkot Bandung hanya berperan dalam pengadaan tanahnya.

Rencananya, jalur tol tersebut meliputi Pasteur-Ujungberung-Cileunyi. Di Ujungberung, tol akan membelok ke Gedebage. Tol berakhir di Cileunyi, hingga ke wilayah Kab. Bandung. Pemkot Bandung hanya membebaskan lahan yang masuk dalam wilayahnya.

"Pemerintah pusat sudah melakukan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), pra-FS (feasibility study) serta survey land acquisition and resettlement action plan (LARAP). Setelah itu, detail engineering design (DED) juga akan dibuat oleh pusat," katanya.

Rencananya, pembebasan lahan akan dimulai 2010 ini. APBD tahun ini sudah mengalokasikan anggaran untuk program itu. Taufik menjelaskan, pembebasan lahan akan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, dari Pasteur hingga Pusdai Jln. Surapati dan dari mulut tol Gedebage hingga bypass Soekarno-Hatta. Panjangnya sekitar 9,5 kilometer. Tahap kedua, dari Gasibu hingga Ujungberung. Panjangnya sekitar 18,3 kilometer.

"Pembebasan tanah itu membutuhkan waktu hingga dua tahun," kata Taufik. Pembebasan tanah tahap pertama diperkirakan rampung 2011, dilanjutkan dengan tahap kedua. Jika lancar, konstruksinya baru akan dimulai 2013.
Taufik mengatakan, pembebasan lahan ini diupayakan menghindarkan kawasan rumah-rumah penduduk yang padat. "Diusahakan, yang terkena permukiman sedikit," katanya.

Beberapa jalur yang dilewati tol itu harus dilebarkan. Sesuai dengan standar jalan tol, lebarnya diperkirakan sampai 36 meter. Sementara saat ini jalan existing lebarnya hanya sekitar 18-20 meter, seperti jalan di depan Pasar Ujungberung. Taufik menjelaskan, pembangunan tol ini merupakan salah satu langkah untuk memecahkan salah satu persoalan besar yang dihadapi Pemkot Bandung, yaitu kemacetan. "Macet itu berakibat ke pencemaran udara, pemborosan bahan bakar," katanya.

Akan tetapi, bukan berarti tol ini akan menghilangkan kemacetan sama sekali. Pemkot Bandung masih harus membenahi sistem transportasi massalnya. "Nanti diikuti dengan rencana penataan transportasi massal," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Tedi Setiadi mengingatkan agar Pemkot Bandung menjalin komunikasi yang intensif dengan masyarakat dalam rangka pembebasan lahan. Pembebasan lahan seringkali menjadi problem dalam pembangunan. "Makanya Pemkot harus serius, sebab rekayasa transportasi itu sebuah langkah yang bagus. Persoalannya tidak sesederhana itu. Perlu dialog terus-menerus," katanya.

Menunjuk BUMD Sampai saat ini, belum ada kesepakatan yang mengatur peranan Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, serta Pemkab Bandung dalam pembebasan lahan itu. Bentuknya bisa nota kesepakatan atau bentuk lain.
"Kami sudah mengirim surat ke gubernur dan sudah direspons. Gubernur memiliki pola untuk pembebasan lahannya karena ingin sebagai penyertaan modal dalam BIUTR itu," kata Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi.

Ia menjelaskan, salah satu alternatif yang disampaikan gubernur ialah melalui BUMD yang ditunjuk. BUMD tersebut bertugas dalam pembebasan lahan selama satu tahun. Sebagai kompensasi, BUMD itu ditunjuk sebagai operator saat tol selesai dibangun. (Sumber: PR Online)